GNPK-RI Kawal Agar Pemalang Bebas Korupsi

0
392

Pemalang, Harian Pemalang – Bertempat di Gedung SLB, kamis (31/3/2016), terbentuk dan pelantikan ketua dan pengurus Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi- Republik Indonesia (GNPK-RI). GNPK-RI Daerah Pemalang memberi mandat kepada Slamet Efendi sebagai pimpinan daerah GNPK-RI Pemalang.

Acara ini dihadiri Bupati Pemalang yang diwakili oleh Drs.Martono selaku wakil bupati Pemalang, ketua GNPK-RI Jawa Tengah dan ketua umum GNPK-RI, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya ketua umum GNPK-RI Basri Budi Uromo

Pemalang, Harian Pemalang – Bertempat di Gedung SLB, kamis (31/3/2016), terbentuk dan pelantikan ketua dan pengurus Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi- Republik Indonesia (GNPK-RI). Yang di pimpin oleh Slamet Efendi.

Acara ini dihadiri Bupati Pemalang yang diwakili oleh Drs.Martono selaku wakil bupati Pemalang, ketua GNPK-RI Jawa Tengah dan ketua umum GNPK-RI, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya ketua umum GNPK-RI Basri Budi Uromo,”Tingkat kemiskinan dan korupsi di Indonesia saat ini kejar kejaran.tingkat korupsi yang tinggi ternyata diikuti oleh tingginya tingkat kemiskinan. Jumlah koruptor semakin banyak, berada di semua elemen masyarakat, baik lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.”

Lebih lanjut Basri mengatakan “Prilaku koruptor semakin berani dengan cara canggih, halus tidak kentara dan sering tidak sendirian, melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu kehadiran GNPK-RI disambut baik banyak pihak.”

Basri berharap GNPK-RI menjadi mitra independent yang profesional dan bisa bersinergi, sinergitas dengan banyak pihak terkait. Membantu pengawasan / sosial kontrol penggunaan APBN, APBD. Disamping itu semua pengurus, bekerja karena panggilan ibadah, amar maruf nahi munkar, tidak untuk mencari kesalahan. Apabila ditemukan kasus, terindikasi korupsi maka GNPK-RI memberi masukan, saran dan diajak untuk memperbaiki dan menjauhi praktek tercela ini, bukan malah diekspose, tandas Basri.

Basri menekankan agar anggota dan pengurus GNPK-RI tetap mengedepankan klarifikasi untuk mencari kepastian hukum. Bila ada pelanggaran hukum dilaporkan ke aparat penegak hukum.Oleh karena itu pengurus harus memberi contoh yang baik yaitu Bersih tidak korupsi,maka “Mulailah tidak korupsi dari diri sendiri”. (Red.HP/pengirim Imam Sudrajat)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 15 =