BPN Pemalang Lakukan MoU Dengan Kejari Pemalang

0
400

Pemalang, Harian Pemalang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemalang sangat serius dalam menangani masalah pertanahan di kabupaten Pemalang hal tersebut dibuktikan dengan secara bersama-sama menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang bertempat di Kantor Kejari, Jalan Pemuda pada Senin (18/4/16).

Kepala Kantor BPN Pemalang Deni Santo, ST, MS.c, ketika diwawancarai dikantornya seusai penandatangan MoU mengatakan,” mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak kejari Pemalang yang telah bersedia menjalin kerjasama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan menandatangani MoU tersebut. MoU ini didasarkan atas amanat UU NO:16/2004 kejaksaan RI. Pasal 30 dan 34 dan peraturan Kejagung RI. No: 040/A/J.A/12/2010 tentang SOP pelaksanaan, tugas, fungsi, wewenang Perdata dan tata usaha negara,”. Menurut Ketentuan tersebut, lingkup kerja sama yang dapat dijalin di bidang DATUN dgn meliputi fungsi : 1). bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili Kementerian / Lembaga / pemerintah Daerah/BUMN/BUMD,melalui surat kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. 2). memberikan pertimbangan hukum sebagai tugas JPN memberikan Legal Opinion (LO) dan atau pendampingan( Legal Asistant) atas dasar permintaan, 3). memberikan pelayanan hukum adalah tugas JPN untuk memberikan penjelasan hukum perdata dan TUN kepada masyarakat. 4). Penegakan hukum Datun adalah tugas JPN untuk mengajukan gugatan atau permasalahan yang menjadi pengaduan dibidang perdata dalam rangkaian melakukan ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. 5). Tindakan hukum adalah tugas JPN untuk menjadi mediator atau fasilitator dalam sengketa atau perselisihan atas lembaga negara, instansi pemerintah di bidang datun.

Senada dengan Kepala BPN Pemalang, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Tito Prasetyo SH.M.HUM melalui Dhian Arwitadibrata SH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara ketika diwawancarai di kantornya pada setelah menanda tangani MuO mengatakan,” pendatangan MoU ini untuk memberikan pendampingan, jika ada permasalahan perdata dan tata usaha negara, misalnya ada gugatan atau mau menggugat, kejari siap mendampingi, pertanahan itu kan rawan permasalahan, jadi kita siap mendampingi BPN sebagai jaksa pengacara negara,”ungkapnya.

Masih dikatakannya, MoU tersebut sebenarnya telah dilakukan namun telah berakhir dan diperpanjang kembali. MoU tersebut sangat penting bagi pihaknya dan bagi masyarakat. Karena salah satu bentuk kerjasama sebagai pengacara negara yang harus melakukan pendampingan legal asistan(LA) terhadap instansi pemerintah dalam bidang Datun. “Yang bisa dibantu kejaksaan selaku pengacara negara, misalnya BPN digugat masyarakat yang menyangkut kinerja. Namun kami menggaris bawahi bahwa kerjasama tersebut hanya dalam hal Datun, kalau menyangkut pidana tidak bisa, karena menyangkut pribadi. Kalau konsultasi hukum siapapun bisa bahkan gratis,”ujarnya. (Red.HP/Joko Longkeyang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + nine =