Diduga Ada Pungli, Puskesmas Mojo Di Sidak Komisi D DPRD Pemalang

3
1099

Pemalang, Harian Pemalang – Berawal dari sebuah postingan di media sosial Facebook di Group Pusat Berita Pemalang jam:08.38wib yang berbunyi,” Mohon informasi sekaligus klarifikasi pihak terkait syukur-syukur dinas kesehatan Kabupaten Pemalang

Apakah program ini legal ataukah akal-akalan ditingkat pelaksana teknis.
Pasien BPJS yang melahirkan di Puskesmas Mojo Ulujami secara legal sesuai aturan bpjs kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun, namun ada dana iuran lain yang sifatnya tidak suka rela. Setiap Bu Mil yang melahirkan di puspesmas tsb dimintai dana kebersihan berkisar 150.000 sampai 350.000.
Bukankah pasien bpjs kesehatan ketika rawat inap Gratis (Kecuali jika naik kelas ada selisih biaya) sebagaimana pasien yg opname di RS?
Apakah iuran kebersihan tersebut hanya berlaku di puskesmas tertentu ataukah di seluruh puskesmas kab. Pemalang?
Di Kabupaten lain, bagi pasien bpjs kesehatan tidak ada biaya tambahan. Colek om Joko Longkeyang
Matut nwn,”

img-20160908-wa0037

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang melalui Komisi D merespon perihal informasi tersebut walaupn informasinya melalui medsos dengan positip hal tersebut ditindak lanjuti dengan disidaknya Puskesmas Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang pada Kamis (8/9/2016).

Hadir Dalam sidak tersebut ke Puskesmas Mojo ada 7 (tujuh Anggota) yaitu: Nuryani (PDIP), Daliwan  (PKS), Suroso (Gerindra), Edi Susilo ( Golkar), Casmito  (PPP), Nur Anna (PDIP), Maslikhah (PDIP), Andi Kristiawan ( PAN). Rombongan dewan ini ditemui oleh Dr. Sumbangsih dan dr. Metha Ardianiza , mereka berdialog di sebuah ruangan.

Nuryani Anggota DPRD Komisi D ketika ditemui setelah dialog mengatakan, “sidak kami dari komisi D itu dikarenakan adanya suatu postingan di Medsos yang dikeluhkan oleh warga adanya pungutan liar bagi masyarakat yang melahirkan menggunakan BPJS dimintai iuran sebesar Rp 150. 000 (seratus lima puluh ribu) – Rp 350. 000 (tiga ratus limapuluh ribu). Hasil dialog tesebut dikatakan oleh pihak puskesmas tidak ada pungutan semacam itu.”

Nuryani juga mengatakan laporan masyarakat perlu ditindak lanjuti oleh dewan. Pungutan dimaksud DIMENSI setelah dikonfirmasi kebijakan Puskesmas hal itu tidak ada, kalaupun ada itu hanya fasilitas tambahan yang dibutuhkan pasien melahirkan misal untuk membeli pembalut, ember dan hal-hal lainnya untuk keperluan pasien, dikarenakan pasien dan keluarga pasien dari rumah tidak membawa apa-apa, jadi untuk keperluan pasien bukan keperluan puskesmas sesuai dengan keterangan tadi.

Komisi D juga berharap kedepan terhadap karyawan puskesmas, perihal dana yang berkaitan dengan pungutan bagi pasien harus dikomunikasikan lebih awal kepada pasien supaya tidak terjadi kesalahan pahaman yang berakibat timbulnya kegaduhan diluar, serta dianggap puskesmas melakukan pungli, disamping itu pelayanan kepada masyarakat harus transparan dan ditingkatkan

Sementara itu dari pihak Puskesmas Mojo yang diwakili oleh dr. Sumbangsih (karena kepala puskesmas dr. Agus Sukanto sedanga rapat) mengatakan, “klarifikasi dari anggota DPRD komisi D karena ada pengaduan oleh masyarakat adanya pasien program BPJS yang dimintai iuran sebesar Rp. 150. 000, secara umum tidak ada aturan atau imbauan untuk penarikan dana terhadap pasien BPJS namun setelah diklarifikasi kepada bidan pelaksana mereka menyebutkan meminta kepada pasien untuk membeli kebutuhan pasien itu sendiri seperti ember, pembalut dan lain-lain.”

Namun keterangan dari pihak puskesmas Mojo yang disampaikan ke Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dibantah keras oleh beberapa mantan pasien tersebut, KH Salah seorang pasien dari Blendung ketika ditemui di rumahnya mengatakan, “setelah selesai masa persalinan suami saya dimintai dana Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) bilangnya untuk yang jaga malam dan kebersihan, menurut perawat hal tersebut sudah umum.” Hal senada juga katakan oleh P warga Desa Blendung juga saat istrinya melahirkan anak kedua di Puskesmas Mojo dimintai biaya lain-lain padahal dirinya menggunakan BPJS dan besarnya Rp 200.000 (dua ratus ribu) untuk beli ember tempat ari-ari, pembalut, dan obat.

Terkait dengan pengakuan pasien tersebut Adi Setyawan anggota Komisi D F- PAN ketika dikonfirmasi via ponselnya akan segera menindak lanjuti dengan memanggil pihak Dinas Kesehatan (DKK) Kabupaten Pemalang untuk dimintai klarifikasi.( Red. HP /Joko Longkeyang)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =