Kongres II AMDIN, Kembali Ke UUD 1945 Merupakan Keharusan Bagi Bangsa Indonesia

0
103

Yogyakarta, Harian Pemalang – Di hadapan para mahasiswa dalam Kongres Mahasiswa Dakwah Se-Indonesia (Kongres II AMDIN), di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (20/9) Habil Marati salah satu Panitia Adhoc Amandemen UUD menyampaikan penyesalannya terkait Amandemen UUD dan pentingya untuk kembali kepada ketentuan Undang-Undang tahun 1945, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pendiri Bangsa ini.

Sebagai salah satu narasumber, Habil dihadapan mahasiswa utusan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyatakan Rancangan Amandemen pada tahun 2002 dianggap sebagai siasat politik asing terutama Amerika dan Australia dalam mengatur kepentingan dalam negeri lewat lembaga NSI dan CSIS.

“Saat saya menjadi panitia Adhock III bidang Ekonomi tiba-tiba saja, Draf tidak ada, rapat tentang ini juga tidak ada, malah langsung diparipurnakan, semuanya sudah disiapkan oleh NDI dan CSIS Lembaga asal America dan Australi.” Ungkap Habil Marati . Oleh
karena kembali ke UUD 1945 menjadi keharusan, karena Amandemen UUD merupakan upaya pelemahan NKRI, selain itu adanya adopsi dan penyusupan Ideologi – ideologi anti Pancasila dan hilangnya kedaulatan rakyat.

Negara memiliki kekuatan Hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang, ketetapan tersebut sudah final ditetapkan oleh pendiri bangsa ini. Adanya Amandemen Ideologi Pancasila tidak ubahnya semboyan politik dibalik dinasti atau dukungan ekonomi dan industri pihak asing dibelakang semua ini.

Negara memiliki aturan yang kuat dan seharusnya Undang-Undang yang telah ditetapkan tidak dirubah dan tidak tidak tambah hanya karena kepentingan sesaat saja, seperti penetapan Amandemen UUD 2002 merupakan penetapan palsu, karena ketetapan tanpa ada unsur administrasi suatu Negara, selain itu draf sudah disiapkan oleh pihak asing, lantas bagaimana keberadaan Negara jika seperti ini.

Dampak dari UUD amandemen ini juga mempengaruhi dunia pendidikan seperti terbitnya uang kebijakan Uang Kulian Tunggal (UKT) yang saat ini diterima oleh mahasiswa. Pada pelaksaannya sejak SPP (Sumbangan Penunjang Pendidikan) melambung naik.

Amanah amandemen UUD pada pasal pendidikan yang berbunyi pemerintah hanya menanggung pendidikan dasar itu melenceng dari tujuan kemerdekaan yaitu mencerdaskan Anak Bangsa. Selain itu UU Sisdiknas turunan dari UUD justru membuka pintu industri pendidikan.(Red HP /kiriman Dawamun Ni’am Alfatawi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =