Diduga Selewengkan Prona, Kades dan Perangkat Desa Sukorejo Dilaporkan Ke Polres Pemalang

0
2811
Warga Sukorejo, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang melaporkan Kepala desa dan Perangkat Desa ke Polres Pemalang terkait dugaan penyelewengan program Prona

Pemalang, Harian Pemalang – Keresahan sebagian masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah terkait perlakuan pemerintahan Desa dengan adanya pungutan biaya pembuatan sertifikat massal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau yang lebih dikenal dengan Program Nasional Agraria (Prona) yang dilakukan terhadap warganya. “Tahun 2016 kami dipungut dana untuk swadaya pembuatan prona dengan senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kami diam saja. Ketika tahun 2017 ada program prona lagi warga dipungut biaya Rp. 600. 000 juga. Bahkan ada dana tambahan, katanya untuk pologoro sehingga warga pemohon sertifikat Prona semua menjadi korban,” jelas. H. Tarnanto warga dusun Arjosari, Desa Sukorejo.

Menurut Tarnanto, nilai pungutan Rp. 600.000 merupakan hasil musyawarah warga dengan pemerintah desa, akan tetapi tidak semua warga (terutama yang akan membuat sertifikat lewat Prona) diundang. Lebih menyakitkan lagi selain pungutan tersebut masih ada pungutan lain sampai sebesar 1.000.000 (satu juta) dengan alasan untuk membayar mobil siaga. Disamping itu hal yang dirasakan sangat melukai hati warga, ketika tanah akan diukur ditanyakan terdahulu apakah sudah punya uang apakah belum. Kalau warga belum punya uang akan ditinggalkan, serta haknya dialihkan ke orang lain. Padahal program Prona diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kurang mampu.

Dari hitungan kasar yang dilakukan Tarnoto, walaupun ada biaya yang di keluarkan oleh warga pembuat sertifikat tanah lewat Prona tentunya tidak sampai angka tersebut, hanya untuk membeli patok secara swadaya dan materai.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka, sebagian warga Desa Sukorejo melaporkan Kepala desa dan beberapa perangkat desa ke Polisi Resor Pemalang. “Oleh karena itu kami 7 (tujuh) orang atas nama warga, melaporkan Kepala Desa Sukorejo Rudi Harnoto, Suwarno dan Suwono (perangkat desa) ke Polres Pemalang pada Hari Sabtu (28/01/2017) dengan dugaan tindak pidana pemerasan dan diterima oleh Aiptu Madno dengan nomer surat, No. Pol: STPLP/17/1/2017/Jateng/spkt rest PML” jelas Jaroni Warga desa Sukoreja lainnya.

Sementara itu Kepala Desa Sukorejo, Rudi Harnoto ketika ditemui di kantornya, Rabu (1/2) mengatakan, ” kami sudah tahu dilaporkan ke Polres Pemalang oleh warga, tapi kami belum tahu apa isi yang dilaporkan oleh warga ke Polres. Namun dari kabar yang kami terima kami dilaporkan atas tuduhan pembiayaan program prona tahun 2017. Dan mengenai pembiayan sudah sesuai dengan hasil keputusan musyawarah yaitu sebesar Rp 600. 000.” Lebih lanjut kepala desa Sukorejo menjelaskan kalau pun ada biaya tambahan, hal tersebut merupakan biaya – biaya lainnya sebelum surat menyurat siap disertifikatkan melalui program Prona. Misalnya, saat transaksi jual beli belum balik nama. Pemerintah Desa pun menawarkan kepada warga agar segera diurus balik namanya, apakah diurus sendiri atau diserahkan ke pihak lain (perangkat desa misalnya).

Terkait dengan musyawarah warga, mengenai biaya sertifikat lewat Prona tersebut, diakui oleh Rudi, pihak pemerintah desa hanya mengundang 50 (lima puluh) orang warga sebagai perwakilan, itupun tidak hadir semua. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan ini, Rudi berjanji, pemerintah desa akan mengundang semua warganya yang akan membuat sertifikat tanah melalui program Prona. Akan kami sosialisasi ulang mengenai hal dan kewajiban warga yang akan membuat sertifikat tanah lewat program Prona ini. (Red.HP)

Penulis : Joko Longkeyang
Editor : Sarwo Edy

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 20 =