Respon GP. Ansor Dalam Pembubaran HTI

0
143

Pemalang, Harian Pemalang – Setelah Menko Polhukam Wiranto memutuskan untuk mengambil langkah tegas berkaitan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yakni membubarkan ormas tersebut. Keputusan itu diambil pasca rapat koordinasi terbatas bersama Menkumham Yasonna H. Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavia di kantor Kemenko Polhukam kemarin (8/5) banyak tanggapan yang beragam mengenai hal tersebut.

Pernyataan pemerintah mengenai pembubaran HTI ini, yang disampaikan oleh Wiranto sebagai berikut :

Pernyataan Pemerintah Tentang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

  1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

  2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

  3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

  4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

  5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pernyataan Wiranto ini langsung di respon oleh para petinggi HTI dengan menggelar konferensi pers di DPP HTI Jl. soepomo Ruko Crown Palace Tebet Jakarta Selatan, Senin (8/5) pukul 16.00 sampai 16.50 Wib.

Juru bicara (jubir) HTI Ismail Yusnanto‎ menyatakan ‎pihaknya sangat menyesalkan langkah yang diambil pemerintah, karena HTI legal berbadan hukum yang melakukan dakwah lebih dari 20 tahun secara legal, tertib dan praktis tidak berbenturan hukum.

Pembubaran ini Mengundang pertanyaan besar, apa yang disangkakan kepada kami (HTI), terutama UU ormas, semestinya ada peringatan 1,2,3. HTI itu kelompok dakwah yang bergerak mengajarkan agama Islam dan HTI merupakan solusi menghadapi berbagai masalah di negeri ini. ‎Negara ini banyak permasalahan, dan HTI mencoba untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan bangsa, sehingga atas masalah tersebut HTI, terdorong untuk mengambil peran dalam menyelamatkan negeri ini, melalui jalan dakwah, dakwah HTI murni dakwah berbasis ajaran Islam, sungguh tidak tepat apabila pemerintah mengambil langkah pembubaran HTI.

Sesuai AD ART bahwa HTI tidak berlawanan dengan UU ormas, dan ini tidak tepat di lakukan, bagaimana HTI bisa dikatakan anti pancasila karena langkah dasar ajaran HTI adalah dakwah yang di ajarkan dalam Islam.
Pembubaran, HTI sangat tidak elok dan mencederai kebebasan  anak bangsa, sehingga pihaknya akan mengambil langkah langkah yang dianggap perlu, dalam menyikapi persoalan pembubaran HTI, dimana pembubaran ormas, tdk bisa dilakukan secara pidato, dan harus lewat jalur pengadilan, dan ini merupakan langkah kezaliman dan anti islam. ‎ HTI tidak tahu kegiatan mana yang bertentangan dengan pemerintah, kegiatan HTI murni dakwah, ‎pemerintah harus memandang dakwah sebagai hal yang positif. ‎

Pembubaran HTI ini pun ditanggapi oleh ketua DPP Gerakan Pemuda Ansor
Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bagi GP Ansor, semua bentuk dan upaya merongrong untuk mengganti Pancasila dan NKRI harus dilawan, baik secara hukum oleh negara maupun secara sosial dan masyarakat.

“Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan konsepsi Pancasila sebagai ideologi bangsa bukanlah upaya coba-coba, tetapi kristalisasi, dari cita-cita, semangat dan kondisi kebangsaan Indonesia yang membentang dalam ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, hingga puluhan agama dan aliran kepercayaan,” Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, dalam jumpa pers di kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Dia mengatakan pada fondasi keberagaman inilah cita-cita hidup berbangsa dan bernegara dibangun dan mewujud sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Atas penghayatan terhadap perjalanan sejarah, pemahaman atas cita-cita para pendiri bangsa dan keprihatinan atas situasi hari inilah yang mendorong GP Ansor mengambil segala upaya untuk membangun kesadaran kita sebagai bangsa atas pentingnya ideologi Pancasila dan kesetiaan pada NKRI.

Ketua GP Ansor Kabupaten Pemalang Mahfudin, sangat mendukung keputusan pemerintah mengenai pembubaran HTI serta mendukung kebijakan ketua umum DPP GP Ansor. (Red.HP**dari berbagai sumber)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − one =