Kendala Pembubaran HTI

0
157

Oleh :  Dr. Aji Sofanudin, M.Si  

Peneliti  Muda pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Semarang, Harian Pemalang – Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Langkah ini bukan karena pemerintah anti terhadap ormas Islam, melainkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Kompas, 9/5/2017).

Alasan pembubaran HTI karena (1) HTI dianggap membahayakan NKRI karena aktivitasnya menimbulkan benturan di tengah masyarakat, (2) kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dalam Pancasila dan UUD 1945.

Secara lengkap, pernyataan pemerintah tentang ormas Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Keempat, mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

Kelima, keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kendala Pembubaran HTI
Rencana pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hemat penulis akan menuai beberapa kendala.

Pertama, HTI adalah ormas Islam. Rencana pembubaran HTI adalah isu sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sepaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini mendapat tempat di kalangan muslim tanah air.

Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila. Sebagai contoh, sikap pemerintah yang mendukung Uji Material terhadap UU 23 Tahun 2006 diyakini sebagai sikap yang mendukung kelompok kiri.

Kedua, HTI anti kekerasan dan tidak memiliki laskar. Berdasarkan hasil penelitian BLA Semarang (Nugroho, 2016) aktivitas keagamaan HTI dilakukan dengan cara-cara soft. HTI hanya melakukan kajian, diskusi menyebarkan paham keagamaan tertentu. Halaqoh yang dilakukan HTI memang sangat intensif, minimal seminggu sekali dengan durasi 2 jam. Setiap anggota HTI berkewajiban melakukan halaqoh penyebaran faham khilafah dengan maksimal 6 orang. Ini dilakukan secara terus menerus di berbagai kesempatan.

HTI memang dikenal dengan organisasi radikal, tetapi radikal hanya dalam pemikiran. HTI adalah ormas yang soft dan juga tidak memiliki semacam lascar. HTI tidak seperti Nahdlatul Ulama yang memiliki Banser, maupun memiliki organisasi semacam KOKAM sebagaimana dimiliki oleh Muhammadiyah.

Ketiga, pemerintah terlambat. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan anggota jaringan Hizbut Tahrir Internasional yang didirikan di Palestina tahun 1953 dan berbasis di Yordania. Tidak jelas kapan HTI berdiri, namun ideologi ini telah hadir di Indonesia sejak Taqyuddin an-Nabhani, pemimpin kelompok ini mengunjungi Indonesia tahun 1972 (Sumbullah, 2010: 45).

Menurut Ismail Yusanto HTI sudah berkiprah selama 25 tahun, dan merupakan organisasi legal dan berbadan hukum. Mestinya pemerintah sudah lama bisa mendeteksi kegiatan HTI, tetapi faktanya baru sekarang ditindak.

Jika pembubaran HTI dilakukan jauh hari sebelum ada hiruk pikuk Pilkada DKI tentu pemerintah akan lebih mudah. Harus diakui ekses pilkada DKI sampai hari ini belum selesai. Meskipun demikian, tentu better late than never atau late is better than never, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali.

Hasil penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang (Huda, 2017) secara paradigmatik, ada empat paradigma Hizbut Tahrir yang terdapat dalam buku-buku acuannya.

Pertama, paradigma dakwah amar makruf nahi munkar yang revolusioner. Aktivitas politik Hizbut Tahrir adalah aktivitas siyasah syar’iyyah yang berintikan pada penegakan Syari’at yang untuk menjalankannya mensyaratkan Daulah Khilafah Islamiyah, sehingga seruan dan pencegahan hal-hal yang melanggar syariat yang stuktur kekuasaan berpusat pada penguasa, dapat dijalankan lebih baik.

Kedua, paradigma jihad ofensif terhadap orang kafir sebagai fardlu kifayah. Memulai jihad hukumnya adalah fardlu kifayah, namun jika musuh menyerang maka menjadi fardlu ‘ain.

Ketiga, paradigma pengambilalihan kekuasaan suatu Negara secara revolusioner. Partai meraih kekuasaan melalui umat dan melalui aktivitas thalabun nushrah (meminta bantuan kepada simpul kekuasaan), serta menerapkan ideologi secara sekaligus.

Keempat, paradigma pengkafiran/pengingkaran terhadap sistem di luar Khilafah Islam yang digagas Hizbut Tahrir. Dewasa ini ada tiga macam ideologi yang eksis: Islam, demokrasi kapitalis, dan komunis. Ideologi demokrasi kapitalis ini merupakan ideologi kufur yang bertentangan dengan Islam, karena di dalam Islam hanya Allah sebagai musyarri (pembuat hukum).

Lebih lanjut, hasil penelitian Huda (2017) menambahkan bahwa HTI sudah masuk ke tahapan pengambilalihan kekuasaan (secara damai) melalui thalabun nusrah atau meminta bantuan simpul kekuasaan semisal TNI. Ini tentu sesuatu yang sudah mengancam eksistensi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara prosedural pembubaran ormas HTI bisa dilakukan dengan beberapa tahapan.

Pertama, pemerintah daerah bisa membubarkan suatu ormas berbadan hukum melalui berbagai tahapan, yakni pemberian sanksi administratif berupa tiga kali peringaatn tertulis.

Kedua, selanjutnya apabila dalam waktu 14 hari tidak ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, pemerintah berhak menghentikan sementara kegiatan ormas terebut.

Ketiga, apabila surat peringatan ketiga tidak dihiraukan, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang ormas tersebut melakukan kegiatan selama 6 bulan. Jika ormas tersebut berskala nasional, perlu mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Keempat, apabila ormas tetap melakukan kegiatan setelah diberhentikan sementara, pemerintah dapat mencabut status badan hukum setelah mendapat persetujuan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum (Pasal 60, 61,62,63, 64, 65, dan 68).

Jika merujuk pada penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), maka bukan pembubaran ormas tetapi pelarangan ajaran yang dianggap bermasalah.

Melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan No 199/2008, pemerintah melarang “penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”. Pemerintah tidak membubarkan kelembagaan JAI, tetapi melarang menyebarkan ajaran “ada nabi lain setelah Nabi Muhammad”. Jika merujuk ini, semestinya pemerintah bisa melarang “ajaran khilafah” dengan tanpa membubarkan organisasinya.
Wallahu’alam. (Red.HP)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 8 =