Dandim 0711 Pemalang Sebagai Irup Upacara Harkitnas

0
75

Pemalang, Harian Pemalang – Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 109 tahun 2017 Kabupaten Pemalang mengambil tema “Pemerataan Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan sebagai wujud kebangkitan Nasional ” kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Pendopo Kab. Pemalang pada Senin (22/05). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Abdul Hamid, S.I.P., sebagai Komandan Upacara Danramil 02/Taman Kapten Inf Mukahir. 

Hadir dalam upacara tersebut Forkopimda Kab Pemalang, Para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah ) Kab Pemalang, Anggota DPRD Kab Pemalang, Ibu-Ibu PKK Kab Pemalang dan Tamu Undangan lainnya dan dikuti sebagai pasukan upacara antara lain 1 SST Kodim 0711/Pemalang, 1 SST Posal Kab Pemalang, 1 SST Satpol PP Kab Pemalang, 1 SST Dishub Kab Pemalang, 1 SST KORPRI Kab Pemalang, 1 SST Ormas Kab Pemalang, 2 SST Pelajar OSIS SMA, 1 SSK Pelajar OSIS SMP dan   2 SSK Pelajar Pramuka SMA dan SMP.

Dalam amanatnya Menteri Kominfo RI Rudiantara yang di bacakan oleh Irup Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Abdul Hamid, S.I.P., beliau menyampaikan antara lain  Semangat Kebangkitan Nasional tidak pernah memudar namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari hari ini, padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa.   Betapa tak mudah nya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat itu ketika instruktur transportasi dan komunikasi masih terbatas ketika sumber daya Insani yang Teguh dengan pemikiran keindonesiaan masih dapat dihitung dengan jari ketika acuan untuk memperkokoh dasar dasar kesamaan suku bangsa dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya itu berada dalam konteks ketakutan akan kekejaman kolonialisme yang siaga memberangus setiap pemikiran yang memantik hasrat lepas dari belenggu penjajahan.

Presiden Jokowi Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan bukan Berarti sebelumnya kita Abai terhadap aspek ini malah sejak awal dalam program nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi, pemerataan pembangunan antar wilayah tidak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, pada awal tahun 2017 ini meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, koefisien nisbah gini atau kiri ratio yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk Masih sekitar 40% untuk itu bapak presiden meminta aparat penyelenggaraan negara bekerja keras menurunkan index kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi.

Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah Semua bangsa bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi lebih senjang dibanding Indonesia, namun bagi kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar pembangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia begitu kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.  Berlatar belakang pemikiran tersebut maka kiranya tema pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat yang tidak hanya tertanam di dalam hati namun juga segera diwujudkan Melalui strategi kebijakan dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.  Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor, di sektor kelistrikan misalnya pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2500 desa yang belum mendapat aliran listrik, pada saat yang sama kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar 12 triliun dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan pendidikan dan infrastruktur.

Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya, baru-baru ini bapak presiden berkenan menjajal langsung Jalan Trans – Papua yang sudah hampir selesai dibangun dari 4300 KM, Jalan Raya Trans – Papua 3800 KM di antaranya telah dibuka dalam bidang agraria juga telah diluncurkan kebijakan pemerintahan ekonomi yang bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM, kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi Pendidikan dan Pelatihan lokasi perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.  Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan penguasaan akses dan penggunaan lahan yang dilaksanakan melalui jalur tanah obyek reforma Agraria (Tora) dan perhutanan sosial melalui program reforma agraria ini Pemerintah mengalokasikan kepemilikan bahan Tora dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah, pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor kominfo melalui program Palapa ring berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.  Satu abad lebih sejak organisasi Budi Utomo dikatakan oleh memunculkan dimensi baru dalam lengkap sosial budaya seluruh umat manusia perubahan besar telah terjadi, yang kalau boleh kita rangkum dalam satu tahun kiranya digitalisasi adalah kita yang tepat, berkah dilegalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkas nya waktu perijinan proses pencernaan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga 6 kali lebih cepat, dan waktu semula perizinan di sektor listrik misalnya dari 923 hari menjadi 256 hari perizinan, pertanian dari 751 hari menjadi 172 hari perizinan, Perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari perizinan, kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari demikian juga perizinan Pertanahan dari 120 3 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan Perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas jadi 14 Hari pemangkasan waktu perjalan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital.  Dengan inovasi digital mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tata cara baru dalam rahim berhimpun dan berkreasi sebagai penguatan namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa satu hal yang pasti kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata justru itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial Semoga kita semua bisa memiliki ombak besar, perubahan digital dengan selamat dan Sentosa dan berbuah manis bagi orientasi layanan masyarakat, hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang  pun tercecer dalam gerbang pembangunan maka negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya. Selamat Hari  Nasional ke 109 salam ” Indonesia Bangkit”. (Red.HP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × three =