Fraksi PKB DPRD Pemalang Minta Full Day School Dihentikan

0
214

Pemalang, Harian Pemalang — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali mengeluarkan kebijakan Full Day School (FDS) untuk tahun ajaran baru 2017/2018 bagi siswa SD dan SMP yang sebelumnya penerapan kebijakannya sudah dibatalkan Presiden Joko Widodo pada tahun lalu.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pemalang, Nurul Huda secara tegas meminta kebijakan menteri Muhadjir agar dihentikan. Sebagaimana tahun lalu, kebijakan FDS menarik respon kontra dari berbagai kelompok profesi, organisasi masyarakat dan para politisi. Namun, wacana tersebut akhirnya dibatalkan seiring banyaknya penolakan atas kebijakan tersebut.

“Pak Menteri Muhadjir ini aneh. Sudah jelas dibatalkan penerapan kebijakannya oleh presiden Jokowi, wacana ini malah dikeluarkan lagi. Saya gak tahu, apa motivasi pak Menteri ini. Full Day School itu kebijakan kontroversial, sebaiknya dievaluasi dan dihentikan saja, karena jelas-jelas mengganggu anak-anak belajar agama,” kata Huda saat dihubungi di Pemalang, Senin (12/6).

Menurut Huda setidaknya ada ribuan anak sekolah yang melanjutkan kegiatan belajarnya pada siang hari di madrasah diniyah. Anak-anak tersebut tak berasal dari satu desa yang sama, jika digabung dalam satu sekolah FDS, tentu akan berdampak terabaikannya pendidikan keagamaan tersebut.

Huda yang juga mantan wartawan ini menambahkan madrasah diniyah itu bukan hanya mengaji, tapi di sana ada juga kurikulum yang melekatkan karakter dasar anak, perilaku dan inklusivitas.

Tentu saja, lanjut Wakil Sekretaris DPC PKB ini, setidaknya ada ruang dialog untuk dibicarakan yang bisa mendapatkan solusi. Dia berharap masih bisa dicarikan agar keduanya jalan dan diperlukan sinergi antara sekolah formal dan non formal. “Jika FDS tetap dilanjutkan, bisa jadi ribuan madrasah diniyah akan terabaikan,” katanya.(Red.HP/SE)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 14 =