Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Membunuh Siswa Dan Sekolah

1
635

Opini Mahasiswa

Oleh : Ridho  Ahmadiatma
Mahasiswa  Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum.

 

Pemalang, Harian Pemalang – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 17/2017 tentang PPDB, mengatur tentang penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona tempat tinggal calon siswa dengan sekolah terdekat. Namun peraturan tersebut memunculkan polemik terhadap siswa dan sekolah. Dikhawatirkan peraturan tersebut akan memberangus intelegensi siswa serta menurunkan value ratings sekolah-sekolah yang terkena dampak dari peraturan tersebut. Peraturan tersebut juga dibuat seperti tidak memperhatikan bagaimana demografi persebaran penduduk disuatu daerah dan terkesan hanya mempertimbangkan berdasarkan wilayah tempat tinggal peserta didik dari sekolah terdekat, serta bentuk dari kemunduran sistem penerimaan yang selama ini telah menggunakan sistem online kembali kepada sistem offline.

Pertama, sistem zonasi dikhawatirkan banyak terjadi penyelewangan. Seperti yang diketahui seleksi PPDB dilakukan langsung oleh sekolah terkait. Misalnya saja PPDB Kota Bengkulu dalam Peraturan Juknis Pelaksanaan PPDB pada Bab II point A ayat (2), dijelaskan bahwa sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan PPDB disekolah tersebut. Seleksi yang dikembalikan kepada sekolah dikhawatirkan akan dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, karena pihak sekolah yang langsung menentukan apakah akan menerima calon siswa tersebut atau tidak. Seperti yang diketahui, sistem lama yang menggunakan sistem satu atap saja masih rawan dicurangi oleh pihak tertentu, apalagi jika sistemnya bukan satu atap lagi namun kembali ke sekolah, dikhawatirkan terdapat oknum-oknum yang bermain dalam prosesnya nanti karena sekolah yang langsung menentukan tanpa ada satu sistem yang mengikat secara pasti seluruh sekolah dalam menetapkan siswa yang diterima.

Kedua, sistem zonasi terlalu abstrak dan mengesampingkan hasil belajar siswa. Sistem zonasi menetapkan bahwa sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berada dalam radius terdekat dari sekolah. Seperti pada Juknis PPDB Kota Bengkulu Bab II point C ayat (1) yang menjelaskan tentang sistem zonasi, dimana sekolah wajib menerima calon peserta didik baru dalam radius terdekat sekurang-kurangnya 90% dari daya tampung yang tersedia dan 10% berdasarkan prestasi atau bencana tertentu. Hal ini berarti sistem seleksi akan diurutkan berdasarkan jarak siswa ke sekolah tersebut. Maka tentu akan mengesampingkan hasil belajar siswa tersebut selama disekolah tingkat sebelumnya, karena sistem seleksi yang akan digunakan adalah jarak siswa tersebut ke sekolah bukan hasil kemampuan akademik dan non-akademik siswa. Akan terdapat banyak siswa yang memiliki kemampuan akademik baik yang akan tersingkir. Karena seleksi tidak didasarkan pada kemampuan akademik siswa, maka akan menurunkan semangat siswa dalam belajar, karena siswa akan berpikir tidak perlu belajar giat karena sistem seleksi disekolah tingkat selanjutnya hanya berdasar jarak tinggal dan dikhawatirkan akan menurunkan value ratings sekolah tersebut. Value ratings sendiri masih sering digunakan oleh sistem SNMPTN dalam penerimaan calon mahasiswa baru. Sekolah dinilai perguruan tinggi berdasarkan kualitas sekolah tersebut. Jika sistem zonasi tetap dilaksanakan, dikhawatirkan menurunkan nilai sekolah tersebut dan berdampak pada akan diterima siswa tersebut pada perguruan tinggi terkait dalam mekanisme sistem SNMPTN.

Ketiga, sistem zonasi dibuat tanpa mempertimbangkan demografi penduduk. Calon peserta didik baru diterima berdasarkan dekat tidaknya ia dari sekolah terkait, dimana berarti setiap wilayah dibagi zonasinya berdasarkan kecamatan. Selama ini sekolah-sekolah banyak tidak merata, bahkan dalam satu kecamatan bisa terdapat 5-10 sekolah dalam satu tingkatan. Hal ini dapat menyebabkan banyak calon peserta didik yang masih akan berada diluar zonasi atau tidak dapat diterima disekolah dalam satu zonasi. Misal saja jika dalam satu kecamatan terdapat 2 sekolah menengah pertama dengan daya tampung 200 siswa baru, sedangkan diwilayah tersebut terdapat 400 siswa, maka akan banyak siswa yang tidak dapat diterima disekolah dengan zonasi yang sama. Hal ini sama saja akan banyak siswa yang bersekolah diluar zonasi yang semestinya, berarti pemerataan seperti yang diharapkan tidak tercapai. Seharusnya membuat suatu sistem baru harus mempertimbangkan berbagai aspek terkait dan jangan hanya mempertimbangkan aspek yang kasat dimata. Adapun baiknya memperbaiki kualitas pendidikan, kualitas guru dan sarana-prasarana yang dapat mendukung proses belajar. (Red.HP)

1 KOMENTAR

  1. Semoga menjadi masukkan bagi Kementrian Pendidikan untuk memberi penjelasan tujuan dari sistem yang saat ini di pakai. Sehingga kualitas Pendidikan makin meningkat.

    Saya juga berharap tidak hanya masalah kemampuan kognitif yg diperhatikan, tapi juga pendidikan karakter : jujur, disiplin, budaya antri, taat hukum, dll, sehingga tidak ada lagi hal-hal buruk seperti tawuran dan korupsi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + fourteen =