Sosialisasi Saber Pungli Cegah Pungli UPKK Ampelgading

0
60

Pemalang, Harian Pemalang  – Pemerintah Daerah Kab. Pemalang bagian Inspektorat melakukan sosialisasi sapu bersih pungutan liar (saber pungli) terhadap jajaran Kepala Sekolah Dasar dan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan (UPPK) wilayah Kecamatan Ampelgading dan Petarukan yang bertempat digedung pertemuan KPRI Segar Ampelgading, Rabu (26/07).

Kepala Inspektorat Kab. Pemalang Drs. Puji menyampaikan kepada peserta yang hadir agar tidak sekali-kali mencoba melakukan pungutan liar kepada orang tua siswa baik dalam bentuk sumbangan pembangunan insfraktutur maupun penunjang giat belajar mengajar siswa.

“Semua kebutuhan dan pengeluaran tingkat Sekolah Dasar sudah ada anggarannya jadi tidak ada alasan Kepala Sekolah meminta bantuan kepada orang tua siswa, itu namanya pungli dan apabila ada yang komplain dan mengadu pasti kita akan proses hukum” seru Drs. Puji.

“Disamping itu saya meminta kepada petugas UPPK agar benar” memantau dan mengawasi Kepala Sekolah sehingga tidak terjadi pungli, jangan seperti ditahun lalu petugas UPPK malah kongkalikong (kerjasama pungli) dengan Kepala Sekolah yang akhirnya sama-sama masuk penjara” Ujarnya.

Kepala Sub bagian pembinaan Hukum Polres Pemalang AKP Abdul Kholik, S.H. yang ikut mengisi sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa budaya meminta sumbangan dari orang tua siswa dalam bentuk dan alasan apapun sangat tidak diperbolehkan (melanggar hukum).

“Kami tidak perlu pengaduan secara langsung, apabila kami mendengar ada pungli kami akan selidiki selanjutnya bila menyakinkan ada bukti permulaan yang cukup kami akan sikat dan lanjutkan ketingkatkan penyidikan” tutur Kasubbagbinkum Polres Pemalang.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 78 kepala sekolah se-Kec. Petarukan, 41 Kepala Sekolah se-Kec. Ampelgading dan seluruh staff UPPK Ampelgading dan Petarukan berjalan hidup, tidak sedikit peserta yang bertanya seperti salah satu peserta dari Petarukan yang bertanya “bagaimana cara menutupi anggaran perbaikan gedung sekolah yang kurang saat digunakan, apa perbaikan dilanjutkan tahun berikutnya sedangkan gedung harus segera digunakan untuk belajar mengajar”

“Makanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar para Kepala Sekolah selalu mengirimkan laporan kondisi gedung dan insfraktutur lainnya sebelum rusak berikut dengan rencana anggaran bangunan (RAB) sehingga tidak sampai mangkrak, disamping itu setiap sekolah ada komite sekolah silahkan diadakan musyawarah yang intinya pihak sekolah tidak meminta sumbangan namun kalau diberikan oleh masyarakat sekitar ya tidak ditolak” jawab Drs. Puji.

“Sosialisasi ini kami sampaikan agar peserta yang hadir mengerti mana yang melanggar hukum dan yang tidak, jangan takut gunakan anggaran demi meningkatkan mutu dan kualitas serta kwantitas pendidikan, gunakan Standar Oprasi Prosedur (SOP) yang benar, insyaallah peserta sekalian tidak tersandung masalah” pungkas Akp Abdul kholik.(Red.HP)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =