Ratusan Warga Surajaya Tanyakan Tambang Pasir Di Tanah Bengkok Desa

0
510

Pemalang, Harian Pemalang – silang sengketa antara sebagian warga desa Surajaya dengan pemerintah desa Surajaya mengenai keberadaan penambangan pasir di tanah bengkok desa masih berlangsung.

Sekitar 200 orang dipimpin oleh Wahyudi, Selasa (1/8) mendatangi balai desa Surajaya untuk dapat beraudienasi dengan pemerintah desa. Warga diterima oleh Suhirman ( Camat Kecamatan Pemalang), AKP Tarhim (Kapolsek Kec Pemalang), Purjanto SH ( Kakesbangpol Pemalang), Beni Sosiawan ( Satpol PP Pemalang), Wasno ( Kepala desa Surajaya) beserta Perangkat Desa Surajaya dan Dumiyati (Ketua BPD Surajaya)
h. Sdr Wahyudi ( Korlap Warga Masyarakat Desa Surajaya). Sekitar pukul 09.00 sampai 12.30 wib.

Sebagai pemangku wilayah kecamatan Pemalang, Suherman meminta warga agar audiensi yang berlangsung berjalan baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang baik pula.

 

“Sampaikan aspirasi para warga dengan baik dan sampaikan secara singkat padat serta sesuai keperluan.” pesannya.

Sebelum warga mendapat kesempatan menyampaikan aspirasinya, AKP Tarhim, Kapolsek Pemalang berharap kepada warga agar dalam menyampaikan aspirasinya dapat di buat dalam bentuk tulisan jangan hanya secara lisan dan berteriak-teriak sehingga segala aspirasinya dapat di mengerti dan lebih jelas.

Tarhim juga mengajak warga untuk tertib. “Laksanakan kegiatan audensi dengan tertib dan baik sehingga dapat berjalan dengan tertib dan menghasilkan apa yang menjadi tuntutan. Kami menghimbau jangan sampai dalam kegiatan ini menggunakan emosi karena apabila kita menggunakan emosi tidak akan menghasilkan suatu hasil yang baik dan di harapkan para warga masyarakat dapat mematuhi ketertiban.” ujar perwira di Polsek Pemalang ini.

Warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Beberapa Warga yang mewakili masyarakat yang hadir antara lain Kasim, Siwa, Wahyudi dan Sutikno mengungkapkan rasa terima kasih atas tanggapan dan reaksi dari pihak pemerintah Desa dan Muspika Kecamatan Pemalang sehingga kegiatan audensi dapat berjalan dengan baik.

Perwakilan warga tersebut menanyakan kepada pemerintah desa Siapa pemprakarsa Pelaksanaan Penambangan yang dilaksanakan di tanah Bengkok milik Desa Surajaya. Kenapa Penambangan di laksanakan di Tanah Bengkok milik Desa Surajaya padahal tanah bengkok adalah aset milik Desa dan tidak dapat di miliki individu, kenapa pelaksanaan penambangan bisa berjalan padahal dalam proses pembuatan perijinan penambangan harus ada sosialisasi namun sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan sosialisasi.

Perwakilan warga mengemukakan bahwa sepengetahuan (sebagian) warga bahwa rekomendasi perijinan berasal dari tingkat bawah ( Desa) bukan dari atas ( Provinsi). Sehingga warga meminta agar pemerintah desa mengembalikan Tanah Bengkok sesuai dengan fungsinya.

Selain itu, warga meminta Transparansi keuangan Kas Desa hasil dari Kontrak/kerjasama kegiatan Penambangan pasir di Desa Surajaya.

Menanggapi aspirasi warganya, Kepala desa Surajaya, Wasno mengemukakan bahwa pihak pemerintah desa, terutama dirinya sebagai kepala desa Surajaya tidak pernah menghindari segala tuntutan dan aspirasi dari para warga dan segala aspirasi dari warga sudah kami sampaikan ke pemerintah daera, DPRD dan Provinsi .

Sebagai jawaban terhadap pertanyaan sebagian warganya wasno menjelaskan kedudukan penambangan pasir tersebut.

“Bahwa pemprakarsa penambangan yang di laksanan di Desa Surajaya adalah Pemerintah Desa dan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pembangunan, ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Desa. Terkait kenapa Penambangan di laksanakan di tanah Bengkok milik Desa karena Tanah Bengkok adalah aset Desa dan di kelola oleh Desa ,perlu di ketahui bahwa tanah bengkok yang di laksanakan penambangan tidak pernah di jual dan sifatnya hanya di ambil sumberdaya alamnya guna untuk kepentingan Desa.” jelas kepala desa yang sukses dengan Wippas nya.

Saat ini pemerintah Desa tidak dapat menghentikan kegiatan penambangan yang ada di Desa Surajaya karena pemberi ijin penambangan bukan dari Desa.
Terkait transparansi keuangan kas hasil kerjasama penambangan, desa sudah memperisapkan dokumen baik pemasukan maupun penggunanya.

Menambah keterangan kepala desa Surajaya, Dumiyati selaku Ketua BPD Desa Surajaya menjelaskan ke warga bahwa Tugas dan tangungjawab BPD adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa. Sedangkan Tanah bengkok merupakan hak perangkat dan kepala desa akan tetapi ada sebagian hak masyarakat dalam tanah bengkok tersebut. Menurutnya pada musyawarah desa tahun 2016 di Desa Surajaya telah di laksanakan dan sudah disetujui mengenai kerjasama penambangan pasir di tanah bengkok desa tersebut.

Setelah melalui musyawarah yang panjang maka warga masyarakat melalui perwakilannya meminta Foto Copy Surat perjanjian ( MOU) antara Pihak pengembang penambangan dengan Desa, dan pemerintah Desa menyetujui memberikan Fotocopy MOU tersebut kemudian difoto copy lagi dan di legalisir cap stempel Desa Surajaya. Para warga akan mempelajari isi MoU tersebut dan apabila ada terdapat penyimpangan maka akan segera di tindak lanjuti sesuai jalur hukum yang berlaku.

Setelah mendapatkan surat perjanjian tersebut para warga masyarakat membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. (Red.HP/SE)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × five =