Ombudsman Jawa Tengah Minta Pemkot Semarang Tertibkan Tower Telekomunikasi

0
125

Semarang, Harian Pemalang  – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan masyarakat terkait keberadaan tower telekomunikasi ilegal yang diduga tidak memiliki izin di Kota Semarang. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, permasalahan tower menjadi salah satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Adapun pengaduan yang disampaikan meliputi pembangunan tower telekomunikasi yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti tidak memiliki Izin Prinsip, keterangan rencana kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta tidak diketahui maupun disetujui oleh masyarakat.

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan lapangan atas keberadaan tower-tower telekomunikasi ilegal diduga tidak memiliki izin yang tersebar di Kota Semarang.
“Kami menemukan beberapa tower telekomunikasi yang tidak memiliki IMB namun beroperasi dan tidak ada tanda penyegelan dari Pemkot Semarang. Di samping itu, terdapat beberapa tower yang telah disegel ternyata masih beroperasi. Ada juga tower yang sebelumnya telah berhenti beroperasi, ketika kami monitoring ternyata kembali beroperasi. Sementara ada juga tower yang memang telah behenti beroperasi karena tidak diperpanjang sewa dan ijinnya, masih tegak berdiri dan tidak dilakukan pemugaran. Warga sekitar menyatakan resah dengan keberadaan bangunan tersebut yang tidak terpelihara dan berpotensi membahayakan warga dan lingkungan sekitar.” Ujar Sabarudin Hulu, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah.

Hasil temuan tersebut telah disampaikan Ombudsman Jawa Tengah kepada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang dan pihak-pihak terkait. “Kami telah berkoordinasi dengan OPD dan pihak terkait atas temuan Ombudsman Jateng. Kami sampaikan agar bangunan tower telekomunikasi yang didirikan tidak sesuai prosedur dapat ditindak dengan tegas. Harus dilakukan juga upaya monitoring dari pihak yang berwenang terhadap tower telekomunikasi yang telah disegel untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan pemilik tower dengan mengoperasikan tower kembali secara diam-diam ” jelas Sabarudin.

Lebih lanjut, Sabarudin menegaskan Pemerintah Kota Semarang perlu membuat Peraturan Daerah terkait pembangunan tower yang di dalamnya mengatur tentang izin hingga kewajiban pemilik tower untuk pembongkaran apabila tidak memperpanjang izin. Selama ini, dalam menindaklanjuti perijinan tower telekomunikasi, Pemkot Semarang masih mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Sebagaimana Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, seharusnya keberadaan bangunan tower telekomunikasi bisa dioptimalkan dengan cara digunakan oleh lebih dari satu operator. Sehingga, Kota Semarang tidak penuh dengan tower telekomunikasi yang berada dalam radius berdekatan.

Dirinya juga menyoroti permasalahan perijinan yang cukup lama sehingga mendorong pengusaha telekomunikasi membangun tower telekomunikasi sebelum mengantongi Ijin Prinsip maupun IMB, bahkan tidak melaksanakan prosedur sosialisasi kepada masyarakat radius rebahan tower. Hal ini tentu sangat merugikan dan berpotensi membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Sebagai tindak lanjut mengenai permasalahan perijinan tower telekomunikasi di Kota Semarang, Ombudsman akan melakukan evaluasi terkait pelayanan penerbitan ijin pembangunan dan operasional tower telekomunikasi. Salah satunya adalah dengan memastikan penerbitan ijin tower telekomunikasi merupakan hasil koordinasi instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberian rekomendasi atau ijin serta kewenangan pengawasan maupun penertiban bangunan tower telekomunikasi yang tidak memenuhi perijinan. Harus ada sinergi antara Lurah dan Camat sebagai Pemangku Wilayah yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, DPMPTSP dan Dinas Penataan Ruang yang berwenang menerbitkan ijin dan perintah atau rekomendasi penyegelan, Diskominfo sebagai pengawas hingga Satpol PP yang melaksanakan tugas penegakan Perda dan ketertiban umum.

“Kami menyarankan koordinasi antara SKPD Kota Semarang dapat dilakukan dengan efektif dan cepat sehingga memberikan solusi terhadap kendala penertiban tower telekomunikasi di Kota Semarang” tutup Sabarudin. (Red.HP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × three =