Bupati Pemalang Ajak AKDP Dan AKAP Yang Ada Di Pemalang Rukun

0
236
Bupati Pemalang Terima audiensi dengan perwakilan dari Perkumpulan Bus tiga per empat Pemalang di Pringgitan, kantor dinas bupati Pemalang

Pemalang, Harian Pemalang – Perkumpulan Bis Tiga Per Empat yang di pimpin oleh Samlawi mengadakan audiensi dengan Bupati Pemalang H. Junaedi, yang diterima oleh Bupati Pemalang di Pringgitan, kompleks kantor dinas bupati Pemalang, Senin (21/8/2017).

Samlawi didampingi tiga orang pengurus perkumpulan bersama salah seorang dewan penasihat nya Andi Rustono diterima bupati yang didampingi oleh kepala Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Bambang Haryono.

Dalam audiensi ini, pihak perkumpulan bus mengatakan bahwa pihak bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) telah melanggar kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya, antara lain adanya penjualan tiket diluar tempat yang telah disepakati, menaikkan maupun menurunkan penumpang ditempat tempat yang telah disepakati, misalnya Terminal induk Pemalang, terminal Belik, serta beberapa permasalahan lainnya.

Terungkap dalam pertemuan tersebut, keberatan dari perkumpulan bus tiga per empat Pemalang adalah bus AKAP jurusan Jakarta Bobotsari lewat Pemalang, penumpang penumpang yang turun di Pemalang langsung dibawa ke selatan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan Samlawi mewakili perkumpulan bus tiga per empat meminta bus bus AKAP tersebut menurunkan penumpangnya ditempat tempat tertentu sehingga bus tiga per empat juga dapat hidup dengan melayani jasa angkutan ke tempat tujuan.

Dari uraian tersebut bupati Pemalang menanggapi permasalah tersebut dengan bijaksana. “Pertama memahami hak dan kewajiban antara AKAP dan AKDP, Kedua yang punya tanggung jawab mengawasi juga harus tegas, yang ketiga berusaha untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan perusahaan itu dilandasi nilai-nilai luhur, keikhlasan, ketulusan juga kebersamaan.” ungkap bupati memberi jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan.

Bupati juga menerangkan bahwa keberadaan AKAP merupakan kewenangan Kementrian perhubungan pusat, AKDP menjadi kewenangan perhubungan provinsi sedangkan pemerintah kabupaten hanya berwenang mengatur angkot dan angkudes saja.

Samlawi juga berjanji untuk merubah citra AKDP bus tiga per empat Pemalang untuk dapat diterima oleh masyarakat Pemalang pada khususnya. Sebagai ketua akan berbenah terutama masalah tarif yang dikeluhkan oleh masyarakat. (Red.HP)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + twelve =