Sekda Pemalang Minta Masyarakat Yang Namanya Dicatut Di Kasus BKK Belik Untuk Tenang

Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang selaku Pembina BKK Kabupaten Pemalang Klarifikasi Kasus Di BKK Belik

0
666
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Budhi Rahardjo memberi Klarifikasi mengenai kasus pembobolan BKK Belik melalui kredit fiktif

Pemalang, Harian Pemalang – Berkenaan kredit fiktif yang terungkap di BKK Belik, dengan pelaku (antara lain) HZ (47 tahun) warga Sikasur, Kecamatan Belik, Pemalang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Pemalang sebagai Kasi Pemasaran yang mencatut nama nama kepala desa serta warga masyarakat lainnya, sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Budi Raharjo meminta masyarakat yang dicatut namanya untuk tenang dan jangan takut.

“Masyarakat yang namanya tercantum tidak perlu kawatir, karena tidak ada perjanjian kredit. Dan tentu saja secara hukum pun tidak ada sangkut pautnya,” ujar  Budhi Raharjo, yang juga selaku pembina PD. BKK.

Baca juga :
https://harianpemalang.com/2017/09/12/bkk-belik-pemalang-digerogoti-maling-melalui-kredit-fiktif-hingga-13-milyar/

Berkaitan dengan kasus tersebut,  Sekda Kabupaten Pemalang Budhi Raharjo memberi keterangan terkait kasus korupsi di PD. BKK Belik, di kantornya, Selasa (11/9/2017).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang Budhi Raharjo mengungkapkan, kredit macet di PD. BKK Belik mencapai Rp. 30 milyar. Angka macet itu terungkap saat penutupan buku di akhir tahun lalu. Dari jumlah tersebut, menurutnya, Rp. 8 milyar diantaranya tanpa terdapat adanya perjanjian kredit dan terbukti sebagai kredit fiktif.

Angka itu berbeda dengan penghitungan dari Kejaksaan Negeri Pemalang yang mencapai Rp. 13 milyar. Karena penunggakan itu pula, kata Sekda, mengakibatkan dividen atau pembagian laba yang masuk ke kas daerah dalam beberapa tahun terakhir ini, terhenti total.

“Karena penunggakan itu, dividen sementara ini ya terhenti,” kata Budhi Raharjo.

Menurut Sekda dengan terungkapnya kasus di PD. BKK Belik ini merupakan pembelajaran bagi perusahan daerah lainnya supaya tidak tersandung persoalan yang serupa.

“Kita melakukan pembinaan, juga ketegasan kepada para pegawai yang bermasalah,” ungkap BR panggilan akrab Sekda Kabupaten Pemalang.

Dengan dilimpahkannya kasus tersebut kepada pihak kejaksaan, merupakan tindakan hukum yang tepat sehingga membuka mata masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang mengambil langkah tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, kepercayaan masyarakat kepada perusahaan daerah, khususnya yang bergerak di bidang keuangan, tidak terciderai.

Sekda pun menambahkan, persoalan kredit fiktif hanya terjadi di PD. BKK Kecamatan Belik dan tidak menjalar ke cabang kecamatan lainnya. “Hanya terjadi di BKK Belik, yang lainnya beres,” kata budhi .

Dari data yang diterima Sekda, dari penunggakan kredit senilai Rp. 30 milyar yang terakumulasi dalam kurun waktu 3 tahun, baru kembali sekitar Rp. 1,5 milyar. (Red.HP)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =