Bupati Pemalang : Kades Harus Tertib Administrasi Di Tahun Politik

0
412
Bupati Pemalang dalam rapat koordinasi Kades se kabupaten Pemalang, di pantai Desa Kaliprau

Pemalang, Harian Pemalang – 211 kepala desa, dari 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang, berkumpul di pantai Kaliprau, Ulujami dalam rapat koordinasi kepala desa se kabupaten Pemalang, Rabu (27/9/2017).

Sebelum acara di mulai bupati Pemalang menyerahkan sumbangan secara simbolis kepada anak-anak yatim piatu dan dhuafa. Dan dilanjutkan dengan gelaran tari “Tani Melati” dari pemuda pemudi desa Kaliprau.

Dalam paparannya bahwa tahun 2017-2019 merupakan rangkaian tahun politik dimana, bulan Oktober dan November Tahun 2017 Pengangkatan Perangkat Desa, bulan Juni Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,
Bulan September dan Oktober Tahun 2018 Pilkades Serentak
Tahun 2019 Pileg dan Pilpres oleh karena itu Pemerintah Desa harus lebih tertib administrasi keuangan, bijak dan cermat dalam melaksanakan kegiatan dan jaga kekompakan Aparatur Pemerintah Desa, jangan ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas wilayah.

Sesuai dengan SK Bupati Pemalang Nomor 140/663/Tahun 2017 bulan Oktober dan Nopember 2017 Tentang Periodesasi Pengangkatan Perangkat Desa maka kepada Dinpermasdes untuk segera membentuk Tim Desk Pengangkatan Perangkat Desa dengan melibatkan SKPD terkait (Dinkes, Disdukcatpil, Dindikbud, Bagian Hukum dan Camat).
Hari ini (Rabu, 27/9/2017) Dinpermasdes telah menyiapkan Surat Edaran Tanggal 25 September 2017 Nomor 2256 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017.

“Segera lakukan klarifikasi Perdes tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan pentahapan waktu yang sudah dijadwalkan.
Bagian Hukum dan Dinpermasdes agar mengawal tahapan administratif pengangkatan perangkat desa” kata bupati didepan Kades se Pemalang.

Sedangkan Pilkades serentak akan dilaksanakan tahun 2018 mengunakan E voting. Dari pengalaman Pilkades serentak 2016 kemarin ternyata zero komplain maka kebijakan Pilkades Serentak secara e-voting berbasis e-verifikasi layak dan harus dilanjutkan.

Pilkades Serentak Tahun 2018 akan diikuti sekurang-kurangnya 170 Desa dalam 10 tahap atau lebih, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang.

“Kepala Dinpermasdes agar melakukan evaluasi penyelenggaraan pilkades e-voting sebelumnya dan antisipasi penyelesaian Kendala-kendala teknis yang pernah terjadi agar tidak terulang.” terang bupati yang mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah ini.

Untuk suskes Pilkades serentak nanti TAPD agar memastikan “dukungan anggaran Pilkades tercukupi secara proporsional”. Seluruh SKPD terkait agar menyusun perencanaan anggaran secara cermat sesuai tupoksinya. Serta seluruh desa wajib melaksanakan pengadaan sarpras melalui ADD Tahap I : laptop 2 unit, komputer all in one 1 unit, Printer 1 unit, Power Inverter 1 unit, dan Genset 1 unit. Khusus bagi Desa yang melaksanakan Pilkades untuk mengalokasikan anggaran Pilkades disamping bantuan keuangan dari Pemkab Pemalang.

Gubernur Ganjar Pranowo setelah makan siang dengan wartawan lokal di Restoran Prima Comal, langsung menghadiri Rakor Kades di kali prau ini (Red.HP)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + eleven =